PLN Perlu Pertimbangkan Penggunaan Energi Terbarukan Guna Elektrifikasi di Papua

29-11-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta PT PLN untuk mempertimbangkan penggunaan energi terbarukan guna investasi elektrifikasi di wilayah Papua. Menurutnya, investasi tersebut, seharusnya sudah tidak perlu lagi harus menggunakan cara konvensional, seperti pemasangan tiang-tiang listrik, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

 

“Mungkin kita bisa menggunakan (sumber daya listrik yang berasal dari) angin. Kita bisa menggunakan panas matahari. Jadi menggunakan PLTS ya.  Ini artinya tetap (komitmen) kita kepada daerah-daerah yang susah dijangkau ya dipertimbangkan untuk menggunakan PLTS atau yang lain. Jadi intinya adalah bagaimana PLN menghasilkan listrik yang murah dan ramah lingkungan untuk masyarakat,” ungkap Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero) terkait Pembahasan PMN Tunai Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Kerja Komisi VI, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

 

Ia pun meminta kejelasan terkait salah satu program PLN, yaitu Elektrifikasi Nusantara. Sebab, diketahui, bahwa baru-baru ini terdapat penambahan provinsi terutama di Pulau Papua. Termasuk, Nevi juga meminta kejelasan terkait keamanan aset yang dimiliki PLN di wilayah tersebut. Serta, bagaimana efektivitas dan efisiensi untuk produksi listrik oleh PLN dalam memproduksi listrik sehingga menguntungkan konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. 

 

“Untuk itu bagaimana upaya PLN dalam menghasilkan listrik yang murah dan ramah lingkungan,” lanjut Politisi Fraksi PKS itu.

 

Di sisi lain, ia pun meminta kejelasan bagaimana usaha PLN menciptakan lapangan kerja yang luas, terutama dalam merekrut tenaga kerja dari kalangan usia milenial yang lebih melek teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga, kehadiran PLN dapat menjadi industri berdaya serap tenaga kerja. “(Dengan) rekrutmen unggul yang akan mendirikan PLN sebagai korporasi yang mahal dan berdaya saing,” imbuh Nevi. (hal/vrl)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...